Tahun 1998 saat krisis multidimensi menerpa Indonesia, memori saya yang masih tertancap adalah saat Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) kala itu mengumumkan Gerakan Cinta Rupiah. Melalui televisi milik anak sulung Presiden Suharto itu, pemerintah mengimbau masyarakat Indonesia untuk menggunakan rupiah dalam bertransaksi apapun. Saya yang masih duduk di bangku SMA kelas 1 merasa itu aneh karena ya saya memakai rupiah saban bertransaksi. Beli tempe mendoan, soto, nasi kucing di kantin sekolah, saya lakukan dengan rupiah. Ternyata itu imbauan bukan untuk saya. Lalu yang tak kalah aneh adalah imbauan pemerintah bagi masyarakat yang memiliki emas untuk mendonasikan emas sebagai cadangan devisa negara. Ternyata negara bangkrut saat itu. Dan saat saya naik kelas 3 SMA, saya pilih jurusan IPS dan mempelajari Tata Negara yang ternyata rumitnya, alamak. Di situlah saya mulai mendengar istilah “reformasi” dan “otonomi daerah”. Banyak aturan baru pasca Reformasi 1998 dan saya sebagai siswa SMA harus mempelajari aturan-aturan negara yang baru lahir itu. Saya ingat guru Tata Negara saya saat itu Ibu Suketji. ia bercerita panjang lebar yang bagi murid lain tentu membosankan. Saya menyimak karena saya di barisan depan.
Sekarang saya bukan anak SMA lagi. Saya sudah cukup banyak makan asam garam kehidupan dan tahu secuil dua cuil soal politik di negara ini. Tentu saja kebanyakan fakta itu sangat pahit dan getir.
Akhir Agustus 2025 lalu menjadi saksi bagaimana negara ini kembali tersulut kemarahan lagi terhadap penguasa yang tak memahami aspirasi rakyatnya. Gara-gara ada video viral di TikTok yang menunjukkan sejumlah anggota dewan perwakilan rakyat yang berjoget ria dan berita kenaikan tunjangan mereka, akhirnya kemarahan rakyat tersulut sejak 25 Agustus 2025. Untungnya saya sudah kerja di rumah sejak awal Agustus 2025. Frekuensi saya ke Jakarta sudah sangat jauh berkurang. Dan itu ternyata adalah berkah tersendiri. Kegeraman makin menjadi-jadi setelah seorang sopir ojek daring bernama Affan Kurniawan meninggal akibat dilindas kendaraan milik Brimob di ruas jalan Pejompongan yang saya kerap lewati jika saya akan mengajar yoga di Jakarta.
Lalu 31 Agustus 2025 saya hadiri sesi tukar kabar secara daring dengan sejumlah pewarta dari Project Multatuli bersama Andreas Harsono, seorang aktivis hak asasi manusia dan pewarta kampiun. Mereka mengabarkan kondisi tempat tinggal masing-masing. Ada yang di Depok, Yogyakarta, Bekasi, dan sebagainya. Ada yang dekat dengan titik kerusuhan dan insiden, ada juga yang tinggal jauh dari hingar bingar itu.
Kemarahan terhadap DPR ini memang skalanya besar dan luas. Andreas berkata 37 gedung/ bangunan DPRD di Indonesia dirusak dengan level keparahan bervariasi. Bangunan MPR/ DPR di Palmerah tentu saja tak tersentuh karena tingkat pengamanan yang prima. Tapi gedung-gedung DPRD dengan pengamanan lebih minimalis praktis jadi korban.
Fokus masalah adalah reformasi sistem politik negara ini yang sudah bobrok dan tuntutan perubahan Polri agar lebih bersih dan tidak semena-mena dalam bekerja. Karena itulah, polisi dan DPR menjadi bulan-bulanan massa demonstrasi di mana-mana. Pos dan kantor polisi jadi sasaran kemarahan masyarakat. Banyak yang dibumihanguskan. DI TikTok bahkan ada wanita yang mengatakan dirinya diperas oleh polisi dan begitu ia tahu bahwa kantor polisi yang menjadi tempatnya diperas sudah rata dengan tanah jadi abu dan puing, ia tersenyum puas dan tak sengaja ada polisi yang memerasnya lewat lalu si wanita itu pun mengata-ngatainya sampai puas. Begitulah gambaran kepuasan masyarakat yang saat ini sudah mendendam kesumat pada polisi yang korup.
Di tengah kekacauan ini, Andreas menengarai adanya konflik antara TNI lawan Polri. Saya agak kaget karena saya pikir ini antara masyarakat/ rakyat Indonesia melawan negara (Presiden, DPR, TNI, dan Polri sebagai satu gelondong masalah raksasa yang harus dirombak, dipecahkan, dikoyak). “Oh, bahkan antara aparat sendiri ada clash juga ya kayak divisi dan departemen di sebuah perusahaan,” gumam saya.
Andreas menyoroti isu penerapan darurat militer yang bisa membahayakan rakyat dan demokrasi kita. Bila terlaksana, praktis kebebasan berekspresi rakyat yang sudah menurun bakal makin tertekan dan sama sekali tidak tersisa bak China atau Korea Utara. Tapi mungkin kita lebih mirip Korea Utara mengingat inkompetensi dan tingkat korupsi birokrat yang gila-gilaan.
Nama Adrian Napitupulu disebut sebab ia dianggap dekat dengan kelompok pengemudi ojek daring. Ia sendiri dari PDIP dan karena itulah kader PDIP tidak ada yang rumahnya menjadi sasaran kemarahan massa. Sementara itu, rumah-rumah pejabat dari Sri Mulyani (karena ucapannya soal target peningkatan penerimaan pajak yang membuat hati rakyat sakit), Ahmad Sahroni (karena ucapannya yang membodohkan rakyat yang ingin membubarkan DPR), Nafa Urbach (karena keluhannya yang terjebak macet kalau harus berangkat kerja dari Bintaro ke Palmerah), dan sebagainya.
Di tengah kekacauan saat ini, Andreas mengingatkan agar para jurnalis tetap fokus pada pekerjaan mereka yakni merekam sebanyak mungkin fakta yang mereka temui di lapangan, memverifikasi apapun yang didengar dan dilihat, dan mendokumentasikan itu semua sedetail mungkin. Jangan terburu-buru menyimpulkan berdasarkan teori-teori dari benak sendiri atau dari pihak lain yang belum terbukti validitasnya mengenai adanya pihak ketiga yang mendorong ontran-ontran ini meletus dan meluas sedemikian rupa.
Kenapa Andreas menyarankan wartawan fokus pada dokumentasi, bukan konklusi? Karena fenomena kerusuhan apapun itu biasanya sangat kompleks dan butuh waktu puluhan tahun untuk menguraikan dan menjelaskan serta mencerna.
Sementara itu, menyoal probabilitas diterapkannya Darurat Militer (DM), Andreas mengatakan bahwa kemungkinannya masih 50-50. tapi pemerintahan Prabowo juga memperhitungkan risiko dengan adanya perseteruan antara TNI dan Polri yang seolah ingin menjatuhkan yang lain. Andreas beralasan bahwa teorinya soal konflik TNI-Polri itu ia dapatkan setelah mengamati adanya pernyataan-pernyataan petinggi TNI yang menginstruksikan pembebasan tahanan-tahanan dalam kerusuhan Agustus 2025 ini. Yang aneh justru petinggi TNI yang langsung merespon tuntutan pembebasan itu, seolah membuat citra Polri yang sudah buruk makin terpuruk dan Polri dituding sebagai pembuat masalah. Hal ini memicu kegeraman Polri. Menurut Andreas, citra TNI relatif lebih baik di mata masyarakat kita (kecuali di Papua).
Wacana DM pun memantik reaksi banyak pihak, termasuk Veronica Tan, mantan istri Ahok yang kini bekerja sebagai Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Ia menghimpun sejumlah aktivis perempuan dan mendesak Prabowo untuk menghindari penerapan Darurat Militer sebab belajar dari sejarah, penerapan DM akan membuat kelompok anak dan wanita yang paling menderita.
“Penting untuk berseru untuk tidak merusak dan menghentikan kekerasan. Jangan ada main hakim sendiri,” ujar Andreas.
Satu faktor penting yang tak bisa diabaikan dalam kekacauan ini adalah ekonomi negara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan soal ekonomi ini, yakni nilai tukar rupiah-dollar AS, harga beras, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dari data CNBC ini, kurs rupiah-dollar AS masih dalam ambang batas psikologis. Belum anjlok parah.
Jika dibandingkan dengan beberapa bulan belakangan, rupiah sudah pernah menyentuh beberapa kali titik saat ini.
“Jika beras harganya naik apalagi menghilang dari pasar, kondisi bisa lebih kacau,” ujar Andreas. Ini memang beralasan sebab kalangan warga keturunan Tionghoa di BSD saja dikabarkan membanjiri supermarket untuk memborong beras dan minyak goreng demi berjaga-jaga jika peristiwa 1998 meletus kembali. Trauma kolektif 1998 memang sempat dihembuskan oleh sejumlah akun media sosial yang pseudonim tapi ditepis oleh sejumlah akun besar. Dan pesan perdamaian dengan kelompok Chindo makin dikuatkan oleh sejumlah pemengaruh di media sosial.
Ditanya apakah kejadian ini merupakan sebuah skenario besar (grand design), Andreas menampik.
Ia mengatakan meski memang kenaikan tunjangan anggota DPR dan pernyataan-pernyataan mereka menyakitkan hati rakyat, tapi tidak serta merta hal itu membuat rakyat boleh menjarah harta benda mereka.
Kembali ke soal wacana penerapan Darurat Militer (DM), syarat-syaratnya belum terpenuhi setidaknya sejauh ini. Kondisi Agustus 2025 ini belum separah 1998.
“Dulu 1998, sekitar 90 ribu jiwa tewas. Saat ini (31 Agustus 2025) di jumlah korban masih di bawah 10 orang,” terangnya.
Untuk memahami hasil akhir dari tarik ulur kekuasaan antara masyarakat sipil dan pemerintah yang dibekingi aparat bersenjata ini, kita bisa sederhanakan menjadi 5 sebagaimana yang bisa Anda baca di atas. Prediksi ini disusun oleh para pemikir di kelompok Utan Kayu. Kata Andreas, kita harus fokus mencapai nomor 3 agar negara kembali stabil.
Ada teman bergurau di Instagram story-nya bahwa di ruang psikolog rekannya beralasan pikirannya kalut sebab memikirkan nasib Indonesia. Saya terkekeh. Saya tak mau seperti itu. Saya tak akan membebani diri saya yang cuma seorang manusia biasa tanpa banyak kekuasaan ini untuk memikirkan hal-hal yang di luar kendali dan kuasa saya. Saya bisa sakit lahir dan batin. Saya putuskan untuk lebih ketat menjaga tidur, aktivitas olahraga, menulis, dan melaksanakan ibadah harian agar saya tidak gila. Saya mewajibkan diri untuk punya jangkar agar tidak terombang-ambing. Kalau sakit, negara tak ada di samping saya, kan?
Sekian dari saya yang menuliskan ini. Tugas saya selesai untuk sekarang. Kini yang saya bisa lakukan ialah rehat sejenak dan membiarkan semesta bekerja menyelesaikan sisanya. Ah leganya… (*/)
Leave a Reply